Kalbar, BeritaBorneo.id – Ketua Umum Badan Koordinas Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan (BADKO HMI KALBAR) Fiqri Haqil Nur Menyikapi perihal pencatutan nama organisasi HMI Kalimantan Barat pada Flayer Cipayung Kalbar mendukung PPKM Darurat Kota Pontianak dan Singkawang diatas.
“Kami selaku Pengurus Badan Koordinasi HMI Kalimantan Barat mengecam oknum yang telah melanggar etika komunikasi antar organisasi dengan membuat pernyataan sepihak tanpa melalui mekanisme rapat koordinasi di internal Cipayung Kalbar,” ungkapnya (13/07/2021).
“Kita sangat menyayangkan pencatutan logo organisasi Himpunana Mahasiswa Islam didalam flayer tersebut tanpa ada koordinasi dengan pihak kami pengurus BADKO HMI KALBAR,” jelasnya.
Cipayung di Indonesia didirikan 22 januari 1972 oleh beberapa organisasi kepemudaan nasional atas kesepakatan bersama dan hubungan yang kuat antar organisasi tersebut, tentu semuanya itu dengan semangat mencapai cita cita bersama dalam membangun Umat dan Bangsa.
“Atas kejadian ini kami mengecam perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dan atas nama Keluarga Besar HMI Kalimantan Barat kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena sudah keterlaluan membuat pernyataan sikap tanpa melalui mekanisme organisasi yang seharusnya harus dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Ketua Umum HMI Badko Kalbar.
“Didalam organisasi kami sangat menjunjung tinggi aturan AD ART organisasi dan mekanisme yang telah diatur didalamnya, sehingga setiap individunya bergerak dengan penuh aturan sehingga tidak sembarangan apalagi seperti halnya membuat pernyataan sikap bersama didalam forum Cipayung harusnya pernyataan tersebut lahir dari kesepakatan bersama yang telah diputuskan dalam forum rapat koordinasi atar organisasi kepemudaan tersebut yang dalam hal ini cipayung kalimantan barat,” lanjutnya.
Didalam Cipayung Kalimantan Barat seyogyanya tidak ada koordinator karena memang forum ini didirikan atas kesepakatan bersama dan mengedepankan musyawarah bersama dalam pengambilan keputusan.
“Dalam hal ini kami mendukung upaya PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun kami sangat menyayangkan dalam hal ini terjadi perilaku menyimpang oknum dalam mencatut nama organisasi HMI,”
“Sejauh ini kami di Internal HMI Kalimantan Barat akan melaksanakan penelusuran atas kejadian ini sehingga nantinya akan kami lanjutkan perihal ini kepada pihak yang berwajib agar dapat diproses. Disisi lain kami juga menunggu klarifikasi dan permohonan maaf dari oknum atau pihak yang tidak mencerminkan etika publik tersebut, karena ini sudah menyangkut marwah organisasi dan ini tidak bisa kita ditolerir,” tutupnya.
***
