SINTANG, BERITABORNOE.ID – Begini kata Shirat Nur Wandi ketua umum Kaum Muda Kapuas Raya (KAMUS-RAYA) “ya itu kan tandanya tata kelola APBD kabupaten melawi tidak sehat, serta rumor yang beredar menyentuh angka 97 milyar. Artinya ambang batas defisit yang diperbolehkan kemenkeu RI sudah terlampaui dari sebagaimana mestinya.”
Bahkan sampai saat ini banyak pihak ke-3 selaku pelaksana pekerjaan dan ada beberapa desa dikabupaten melawi yang perangkat desanya belum dibayarkan haknya. Barangkali PEMDA bisa memberikan keterangan atau penjelasan.
Syirat menambahka “Umpama orang sedang sakit, tapi dipaksa diberi surat keterangan sehat dari dokter, kan tidak Sehat Itu?!. Memaksakan keadaan itu namanya, kan tidak baik. ini sedang Defisit, malah dikasih penghargaan WTP dari BPK. BPK sehat? Tolong kepada KPK RI dan DPRD Kabupaten Melawi untuk serius memperhatikan persoalan ini,” tegasnya.
“Supaya kedepannya, yang sakit tidak dipaksa diberikan keterangan sehat, dan kalo emang sakit, mendingan dibawa kerumah sakit saja untuk diperiksa.” begitu pungkasnya.
Kemudian ia berharap kepada para aparat Penegak Hukum harapannya dapat melaksanakan Kewajibannya serta bagi pihak-pihak yang haknya tidak dipenuhi silahkan laporkan ikuti prosedur yang berlaku, agar tata kelola APBD kabupaten melawi tidak semakin memburuk.
