Jakarta, Beritaborneo.id- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang selalu terjadi setiap tahun agar dicarikan kebijakan untuk mengatasinya sehingga tidak terulang lagi.
Kemudian dilansir dpr.go.id permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie seusai menghadiri Raker Komisi V DPR RI dengan Kemendes PDTT di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (15/3/21).
Terdapat sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020 terhadap Kemendes PDTT yang selalu disampaikan setiap tahun seperti pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib dan kelebihan pembayaran.
Bukan hanya itu, Legislator NasDem itu juga meminta agar Kemendes PDTT segera mengevaluasi proses perencanaan dan pengawasan internal. Tujuannya agar pelaksanaan anggaran Kemendes PDTT dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Saya mengingatkan Kemendes PDTT untuk segera menggelar evaluasi dalam pengawasan internal. Komisi V DPR RI berharap, ke depannya Kemendes PDTT bisa semakin baik terutama pada aspek pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga semakin berjalan maksimal,” tegas wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) tersebut.
(dpr.go.id/*)
