Diduga Pungli, Prona Desa Merarai 1 Kecamatan Sungai Tebelian, LKRI Minta Tim Saber Pungli Selidiki

Kalbar, Beritaborneo.idPembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan Program Presiden RI Joko Widodo, Sejak awal dicanangkan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tidak dipungut biaya alias gratis, Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.

Seolah mencederai niat baik presiden RI yang telah memprogramkan kepengurusan sertifikat tanah gratis bagi seluruh warga Indonesia, kelakuan Oknum aparat desa Merarai 1 sp 1 pandan kecamatan sungai tebelian kabupaten Sintang Kalimantan barat tidak mencerminkan prilaku baik.

Oknum diduga membuat kesepakatan dengan mematok nilai sejumlah uang dari warga yang ingin membuat/mengambil sertifikat Prona, yang telah terselesaikan oleh BPN Sintang.

Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya memaparkan kepada media ini, mengaku dirinya dipungut biaya Rp.500.000 untuk pengambilan sertifikat prona, di tangan salah seorang inisial DNL (anggota BPD)desa Merarai 1 yang setau beliau program tersebut gratis dari pemerintah.

Hal tersebut di rasa sangat berat dengan pungutan liar itu, terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini perekonomian masyarakat sedang terpuruk.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Merarai 1 kecamatan sungai tebelian melalui sambungan telepon, bliau mengarahkan kami ( red ) kepada sekdesnya atas nama Lukmono Adi.

Saat kami jumpai di kantor desa Merarai 1, Jumat,11/02/2022, Lukmono menerangkan kepada media ini, jika hal tersebut benar adanya, dan terkait pungutan Rp.500.000/ sertifikat telah di sepakati dan telah di sosialisasikan kepada warganya, dan biaya yang di maksud Rp.500.000/ sertifikat dari warga menurut Lukmono sebagai biaya materai, biayaya operator GPS, ongkos pengukuran serta pematokan tanah, serta biaya tebas dan konsumsi Tim dari desa yang terlibat.

Sementara beberapa orang warga yang kami wawancarai mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi secara resmi dan mengetahui jika ada biaya administrasi dalam pengambilan sertifikat PRONA tersebut setelah akan mengambil sertifikat di tangan DNL.

Sementara Korwil Lidikkrimsus Ri wilayah Kalimantan, Jasli meminta agar Tim Siber pungli Kabupaten Sintang Kalimantan barat, untuk mendalami dugaan pungli tersebut. Jika memang terbukti maka korwil lembaga LKRI meminta agar aparat desa Merarai 1 kecamatan sungai tebelian di proses sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, jasli juga akan melayangkan surat terbuka kepada Ombudsman RI perwakilan wilayah kalbar untuk segera ambil tindakan terkait pelanggan diduga pungli tersebut.

Padahal Presiden RI Joko Widodo Menyatakan Sertifikat Prona Gratis Diberikan Untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Pembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan
Program Presiden RI Joko Widodo. Sejak awal dicanangkan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.

 

(Fahlevi)