Pontianak, Beritaborneo.id – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat yang diketuai Dr. Ismail Ruslan, M.Si mengikuti Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak. Rabu, (27/4).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Hermanus, M.Si. Peserta rapat kerja yaitu pejabat dari Kodam XII Tanjungpura, Pejabat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, pimpinan media elektronik dan cetak, Ketua Partai Politik, Ketua-Ketua forum, pimpinan perguruan tinggi, pejabat struktural Kesbangpol Kalbar.
Kepala Bidang Ideologi Kesbangpol Kalbar, Agus Satrio Leksono, S.STP, menyampaikan “Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan kesatuan masyarakat dalam turut serta membangun penguatan wawasaan kebangsaan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia”, jelas Agus mengawali pengantar rapat kerja.
Drs. Hermanus, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol Kalbar menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Wawasan Kebangsaan, dan dilandasi 4 pilar wawasan kebangsaan, inilah secara hakiki wawasan kebangsaan. Sehingga diperlukan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK).
“Pusat PWK merupakan wadah untuk mengembangkan diri dalam hal wawasan kebangsaan. Hari ini kami mengundang para tokoh dimaksudkan untuk mewujudkan pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Terkait pemantapan wawasan kebangsaan, kami sudah membuat rencana aksi, namun perlu masukan bapak/ibu sekalian, agar pendidikan wawasan kebangsaan bisa berjalan dengan baik”, jelas Hermanus dalam sambutannya.
“Tujuan PWK yaitu untuk optimalisasi pengembangan dan kesadaran berbangsa dan bernegara berlandaskan 4 pilar, perbaikan indeks tingkat demokrasi daerah, PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai kearifan lokal, serta membangun jaringan wawasan kebangsaan tingkat lokal, daerah, dan nasonal”, lanjut Pak Kaban.
Penyelenggaraan PWK ditujukan kepada oraganisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, PNS, guru/pendidik, tokoh agama/masyarakat/adat. Adapun bentuk pendidikan wawasan kebangsaan berupa pelatihan/ TOT, outbond, lomba cerdas cermat, permainan, diskusi/dialog, seminar dan lokakarya.
FKUB Kalbar memberi masukan pentingnya digital humanities untuk penanaman PWK masa kini.
“Digital humanities diperlukan dalam rangka branding materi dan sosialisasi PWK. Karena masyarakat dan generasi muda kini lebih akrab dengan dunia digital yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita, apakah melalui media sosial, dan aplikasi-aplikasi digital, berupa flyer, iklan, video, dan lain sebagainya”, begitu masukan untuk rencana aksi dari FKUB Kalbar. ***
