Pontianak, BeritaBorneo.id – Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 menjadi sorotan utama dalam menjaga nilai Pancasila yang didalamnya terkandung keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Kalimantan Barat yang merupakan daerah yang multi-etnis dan agama yang sampai saat ini terpilihara, namun gerbong kepemimpinan saat ini kebobolan yang menjadi sorotan utama dalam memantik amarah rakyat berjuang demi keadilan
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Noven Honarius, Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah XIV Kalimantan Barat menyatakan, Gubernur Kalimantan Barat tidak berperan sebagai pemimpin yang Nasionalis, yang dapat dilihat dari penerimaan Formasi hanya berpeluang untuk satu agama saja.
Sementara, kata Noven, kebutuhan pengajar Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu juga terhitung banyak untuk sekala Kalimantan Barat.
“kebutuhan tenaga pengajar untuk seluruh agama yang ada di wilayah Kalbar ini sangat banyak. Maka dari itu, pemerintah provinsi Kalimantan Barat seharusnya berperan penting untuk menciptakan keadilan di Kalbar, jangan hanya untuk satu agama saja. Artinya semua agama mestinya punya hak yang sama dalam penerimaan P3K.,” terang Noven. (24/5).
Menurut Noven, Gubernur Kalimantan Barat sering kali menghindar dalam memberikan klarifikasi dan selalu memberikan arahan kesana kemari seolah-olah tidak mau tahu persoalan.
Hal ini menjadi pertanyaan besar peran Gubernur dalam memimpin Kalimantan Barat yang tidak memberikan teladan keadilan.
“Gubernur Kalbar sering menghindar dan tidak memberikan klarifikasi, selalu memberikan arahan kesana kemari solah-olah tidak mau tahu persoalan,” ungkap Noven pada awak media.
***
