Pontianak, Beritaborneo.id – Organisasi induk yang mewadahi mahasiswa yang berasal dari kabupaten Ketapang sukses mengadakan regenerasi kepemimpinan. Bertempat di aula kantor kecamatan Pontianak kota pada Selasa (28/12) telah melangsungkan Acara pelantikan pengurus ikatan mahasiswa kabupaten Ketapang (IMKK) periode 2021-2022. Dirangkai dengan Focus Grup Discussion (FGD) bertemakan Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Daerah Ketapang.
Acara tersebut dihadiri mahasiswa yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Juga hadir Tokoh dari unsur organisasi Ketapang Serantau, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak bapak Dr. Firdaus Zar’in S.Pd, M.Si, dan akademisi sekaligus pakar politik Jumadi, Ph.D.
Juhardi Putra, ketua terpilih mengatakan acara ini terselenggara atas dasar solidaritas dan kerja cerdas pengurus, panitia dan dukungan moril dari keluarga besar Mahasiswa ketapang.
Juhardi, yang juga mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, akan memulai kepengurusan dengan membangun komunikasi kepada mahasiswa, pemerintah dan organisasi masyarakat baik yang ada di Kabupaten Ketapang.
“Organisasi yang masih baru ini sejak diinisiasi pada 2016, perlu dikenal banyak pihak. Selain itu, kontribusi dari hadirnya organisasi ini harus membawa manfaat bagi Kabupaten Ketapang”, tegasnya.
Tambah Juhar, bidang pendidikan harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Keberpihakan anggaran, baik itu untuk fasilitas pendidikan maupun penyediaan program beasiswa daerah. Akses informasi ini harus tersalurkan lewat media massa dan elektronik maupun radio.
Pakar politik Kalimantan Barat, Jumadi, mengatakan dalam FGD bahwa sesuai data neraca Pendidikan daerah Kabupaten Ketapang pada 2019, terungkap data Alokasi anggaran untuk urusan pendidikan, dari APBD murni hanya 8.8% turun jauh dibanding 2015 yang berada pada angka 12,1%.
Menurut Jumadi, berdasarkan angka diatas, alokasi anggaran ini paling rendah diantara 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Belum lagi, angka Guru yang belum bersertifikasi di semua jenjang masih banyak yakni 60-85%.
“Fasilitas gedung yang masih rusak, terlihat dari PAUD (27 unit), SD (347 unit), dan SMP (151 unit). Dapat dilihat bahwa pendidikan di kabupaten Ketapang belum memuaskan”, ucapnya dengan tegas
“Permasalahan yang lain adalah Kebakaran hutan dan lahan, informasi dari Magna pada bulan desembar tahun 2019, sebanyak 4.195 hektar lahan yang terbakar”, Tambahnya.
“Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu kawasan yang potensial dan memiliki peluang investasi industri yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan data dinas pertambangan dan energi, potensi bouksit yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki 606 juta ton yang merupakan terbesar di Kalimantan Barat. Namun disisi lain, sangat menyedihkan dari hasil bumi belum bisa mensejahterakan rakyat kabupaten Ketapang khususnya 53.840 jiwa atau 10,29% yang termasuk 3 terbanyak di Kalimantan Barat,” ujar Jumadi
“Belum lagi, tingkat pengangguran yakni sebanyak 10,855 jiwa atau 7,3%, dan Indeks pembangunan masyarakat (IPM) sebesar 67,17. Sebenarnya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Ketapang”. Tutupnya.
(***)
