PONTIANAK, BERITABORNEO.ID – Aksi dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 di Bundaran Digulis Kota Pontianak dan diikuti oleh beberapaO rganisasi/Komunitas, antara lain Jaringan Rumah Diskusi, Greenpeace Indonesia, Lingkar Belajar Gemawan, Mimbar Untan serta beberapa elemen pemuda dan mahasiswa Kota Pontianak.
Pada aksi tersebut terdapat beberapa alat peraga aksi yang digunakan untuk mengkampanyekan masyarakat yang ada di taman digulis maupun yang sedang berkendara di Jalan Jendral Ahmad Yani seperti membentangkan spanduk yang bertuliskan “Pulihkan Gambut” hingga menampilkan seragam Damkar (pemadam kebakaran), dokumentasi berbentuk foto karhutla serta tak lupa mimbar bebas yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi secara lisan.
Mahrus Agustian, sebagai Ketua Jaringan Rumah Diskusi menyampaikan bahwa permasalahan karhutla adalah bencana rutinan tiap tahun yang terjadi di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya pencegahan yang serius dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang.
“Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga berefek pada masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, serta ekonomi. Kalau memang pihak-pihak yang berwenang ingin memelihara bencana ini, maka kami usulkan untuk mengadakan Festival Kabut Asap Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya sebagai destinasi wisata khas daerah,” Tegasnya.
Kemudian, ditempat yang sama Belgis Habiba juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan serta masyarakat pada umumnya untuk bersama memulihkan gambut di Kalimantan Barat, ketika gambut pulih maka itu juga upaya kita menyelamatkan iklim.
“Saat ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memiliki badan restorasi gambut dan mangrove, maka dari itu kami meminta kepada kementerian tersebut untuk lebih serius menangani permasalahan kebakaran hutan di lahan gambut,” sambungnya.
Terkait data untuk lahan perusahaan yang terbakar telah dipegang oleh gubernur Kalimantan Barat, “Dengan aksi ini diharapkan pemerintah bisa memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak korporasi yang mencoba bermain-main,” tutupnya.*
