Jakarta, Beritaborneo.id Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, juga kepala lembaga non-kementerian, untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), yang disaksikan ulang melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Presiden meminta agar para pembantunya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka diminta fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang sedang hadapi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara juga meminta jajaran menteri dan kepala lembaga non-kementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, utamanya dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi
“Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, sebelumnya Jokowi juga mengatakan bahwa konstitusi harus ditaati, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022) pekan lalu.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” kata Jokowi saat itu.
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 menghangat dalam beberapa bulan terakhir.
Terlebih Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya sempat mengemukakan rencana deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode selepas Idul Fitri 1433 H mendatang.
Sementara di kalangan politisi soal penundaan pemilu datang dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang “menjual” nama pelaku UMKM dengan dalil kondisi ekonomi di tengah masa pemulihan dampak COVID-19.
Kemudian, disusul dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan aspirasi dari petani sawit, dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan yang mengkaitkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina.
(***)
