Kemendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Wajib Masuk dalam kurikulum

Jakarta, Beritaborneo.id Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP).

Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, PP tersebut disusun dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata dia, substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut

Namun, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas,” Terangnya.

“Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” kata Nadiem dalam keterangan tulis seperti dikutip pada Minggu (18/4/3/2021).

Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai,” tutupnya.

***

Baca Juga:  IKIP PGRI Pontianak Dialog Publik Persiapkan Shalter Pendidikan Kebencanaan Ramah Anak
Penulis: HediEditor: Hedi