Pontianak, Beritaborneo.id – Dalam kampanye 16 HAKTP ( Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) Koalisi Pemuda Kalimantan Barat gelar seminar nasional yang bertemakan kekerasan seksual di kampus, kegiatan ini adalah salah satu program yang dilakukan dalam kampanye 16 HAKTP, kegiatan tersebut di lakukan di kampus IAIN Pontianak di aula Syekh A.Rani Machmud.
Dalam kampanye yang digelar sejak 25 November hingga 10 Desember 2021 ini, terdapat banyak rangkaian acara yang dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Lulu Musyarofah, anggota dari KM Kalbar dalam sambutannya pada acara diskusi tersebut.
“Dalam rangkian 16 hari kampanye HAKTP ada beberapa even atau kegiatan yang kita buat dalam kampanye ini satu di antaranya adalah kegiatan seminar nasional pada hari ini sebelumnya kita juga sudah melakukan nonton bareng film yang bertemakan masih dalam ruang lingkup kekerasan seksual,”.
“Ada juga kegiatan pameran dan dialog nantinya dan kami akan melakukan survei persepsi terhadap kekerasan seksual di Kalbar dan hasil survei akan kami publikasikan di tanggal 25 desember di hari penutupan,“ ujar Lulu.
Terdapat tiga narasumber dalam seminar nasional tersebut diantaranya Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i, Ketua LBH APIK Tuti Suprihatin, dan Ketua Komahi Riau Agil Fadlan Mabruri.
Diantar oleh Dian Lestari, Koordinator Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) sebagai moderator menyatakan bahwa upaya ini merupakan langkah bersama dalam rangka membangun kekuatan antar organisasi dan komunitas dalam mencegah terjadinya KS dilingkup kampus.
”Tujuan dari kegiatan ini awal untuk memberitahukan ke orang-orang yang lebih luas bagaimana membangun kekuatan bersama terkhususnya kepada yang sudah bergabung dengan koalisi pemuda Kalbar dapat mempersiapkan support system yang baik diantaranya teman menjadi teman bicara,teman mendengarkan,”
“Kalau bisa ada tenaga ahli untuk menjadi konselor, dan yang paling penting itu ialah melakukan pendampingan hukum untuk korban,” Ujar Dian Lestari.
Perihal Kekerasan Seksual, Agil dari KOMAHI Universitas Negeri Riau yang tengah mendampingi kasus mahasiswi yang dilecehkan oleh oknum dosen secara hybride dalam seminar nasional tersebut menyatakan bahwa menjadi korban atau bahkan pelaku dalam kasus kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja.
Dalam lingkup kampus, menurut Agil kuasa dosen sangat besar sehingga dapat melakukan apa saja terhadap mahasiswa/mahasiswinya, termasuk melakukan pelecehan secara seksual.
Karena pelecehan seksual bukanlah hal yang remeh dan main-main, dampaknya sangat besar terhadap korban. Oleh karenanya, dalam hal ini perlu adanya pendampingan dan kekuatan bersama dalam rangka memeranginya. Termasuk dalam hal pendampingan, keputusan-keputusan apapun harus dikembalikan atas kemauan dan atau kehendak korban.
Begitu pula dengan Tuti Suprihatin, ia yang merupakan ketua LBH APIK menceritakan bahwa pernah terjadi kekerasan seksual disalah satu perguruan tinggi di Pontianak, walaupun didampingi namun kasusnya tidak bisa dilanjutkan karena pelaku memiliki kekuasaan didalamnya.
“Kalau untuk kasus ini bisa jadi terjadi lagi di karenakan tidak ada upaya membuat efek jera terhadap pelaku. Dengan adanya permendikbud dan aturan sejenisnya itu artinya ada kewajiban kepada pihak birokrasi kampus atau lembaga-lembaga lainya lebih bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada korban agar korban ini merasakan kepedulian negara,” terangnya.
Dalam hal penanganan, menurut Iman Nahe’I pendekatan haruslah dilakukan secara keseluruhan. Selain mendapatkan hukuman, pelaku juga harus disadarkan dan didampingi agar tidak menjadi pelaku lagi dikemudian hari. Begitu pula dengan korban, jangan sampai kemudian menjadi trauma berkepanjangan dan menyebabkan ia menjadi pelaku baru dikemudian hari.
“Pelaku itu harus dipulihkan agar memutus mata rantai. Selain itu, bisa jadi korban itu menjadi pelaku dimasa depan jadi tanggung jawab negara lagi untuk memulihkan pelaku dan korban,” terangnya.(*TIM)
