Berita  

Kohati Komisariat IKIP Jalin Kerja Sama dengan KPPAD, Tingkatkan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Kalbar

PONTIANAK, BERITABORNEO.ID – Senin, 30 Oktober 2023, dengan di tanda tanganinya surat perjanjian kerja sama (MOU) Korps HmI-Wati (KOHATI) HmI Komisariat IKIP Cabang Pontianak dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat resmi menjalin kerja sama.

Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Hj, Eka Nurhayati Ishak, SE.SH.MH.Mediator : “Ini adalah kali pertama Kohati HmI Komisariat IKIP Cabang Pontianak beraudiensi bersama KPPAD, saya sangat mengapresiasi tawaran kerja sama yang di ajukan oleh Sasandra selaku ketua umum, dan dengan ini kami sepakat menjalin MOU untuk meningkatkan.”

Dimana sebelumnya KOHATI HmI Komisariat IKIP Cabang Pontianak telah melakukan audiensi bersama KPPAD Kalbar membahas terkait pernikahan usia dini dan kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memperoleh penghargaan sebagai “Kota Layak Anak” di buktikan dengan di perolehnya penghargaan KLA kategori Pratama di tahun 2020, kategori Madya tahun 2021, dan kategori Nindya di Semarang pada hari Sabtu, 22 Juli 2023 lalu. Akan tetapi, meskipun Kota Pontianak memperoleh penghargaan tersebut yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Republik Indonesia, nyatanya Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data BPS tahun 2021 masuk ke urutan 5 secara nasional dengan predikat angka perkawinan tertinggi anak usia dini.

Berdasarkan data yang di paparkan oleh KPPAD pada 2021 angka pernikahan dini di Kalbar berjumlah 52 kasus dan pada 2022 ada 29 kasus, jika di lihat perbandingan antara tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan, tetapi di awal Februari 2023 sudah kedapatan 4 kasus, yang artinya terjadi kenaikan. Sedangkan berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dari 11 Pengadilan Agama tingkat pertama di Kabupaten Kota, pada tahun 2020 jumlah pemohon dispensasi nikah di Kalbar mencapai 1.244 dan pengadilan mengabulkan 1.288 perkara di antaranya. Lalu pada tahun 2021, jumlah pemohon dispensasi nikah tercatat sejumlah 1.216 pengadilan kemudian mengabulkan 1.156 perkara di antaranya. Dan tahun 2022, tercatat 960 permohonan dispensasi nikah yang 929 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Dan saat ini di tahun 2023, tercatat sejak Januari-Maret tercatat sudah ada 192 permohonan dispensasi nikah yang 168 diantaranya dikabulkan pengadilan. Sementara di Sambas, sejak Januari hingga 15 Agustus 2023, ada 262 anak mengajukan dispensasi perkawinan, terdiri dari 131 anak laki-laki dan 131 anak perempuan.

Ketua Umum KOHATI HMI Komisariat IKIP, Sasandra,Ahsya Tiara : “Mengingat kota Pontianak dan daerah sekitar di Kalimantan Barat seperti Sambas, Singkawang, Sintang, Ketapang, dan Melawi masih marak dengan kasus pernikahan usia dini dan kekerasan seksual terhadap anak, Hal ini tentu bertolak belakang dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia minimal untuk di izinkan melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 dengan jelas bahwa Pernikahan Usia Anak masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Maka, sudah sepatutnya kita ikut andil dan mengambil peran dalam pengawasan dan pencegahan terhadap kasus tersebut secara langsung ke lapangan. Demi terwujudnya daerah layak, ramah, dan aman bagi perempuan dan anak di Kalimantan Barat.”.