Jakarta, Beritaborneo.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie,SH,MH, mengapresiasi dari hasil kerja dan program dari Kementerian PUPR yang berperan aktif dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat, melalui program berbasis kerakyatan.
Selain memberikan apresiasi kepada Kementrian PUPR, Syarif Abdullah juga juga menyayangkan dari pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR dengan pagu indikatif dari 135 tahun 2021 menjadi hanya 100,04 Triliun.
Oleh karena itu, DPR dengan kewenangan Syarif Abdullah akan mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian PUPR.
“Melalui kewenangan saya, DPR RI akan mendorong Kementrian PUPR untuk menambah anggaran.” Terangnya.
Syarif juga menyampaikan, bahwa Kementerian PUPR memiliki program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan telah mendokrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja di daerah.
“Tentu ini menjadi perhatian bagaimana dari program Kementerian PUPR ini dapat meningkatkan ekonomi dan menjadi daya ungkit dalam pembangunan ekonomi masyarakat”. jelasnya.
Misalnya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mendapatkan respon baik dari masyarakat, sebab telah mengatasi masalah rumah layak huni dan mendorong kesehatan masyarakat.
Selain itu, Bang Doel (sapaan akrab) mengingatkan kepada pihak PUPR, berkaitan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas.
Menurutnya, jembatan tersebut sangat mendesak untuk secepatnya dibangun, karena setiap harinya terjadinya kemacetan.
Saat ini, kata berkaitan masalah Detail Engineering Design ( DED) jembatan kapuas tiga yang sampai hari ini belum ada jawaban.
