kartini

Ambruknya Jangkar Koruptor, Akan Menjadi Saksi Bangsa Yang Mundur

  • Bagikan
Ilustrasi. Sumber: Beritagar.id

Beritaborneo.id – Di tengah – tengah maraknya penangkapan sejumlah aktor – aktor besar yang melakukan praktek korupsi dengan sekala nominal yang cukup besar sehingga merugikan negara  mulai dari miliaran sampai triliunan. Prestasi – prestasi yang membanggakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu menunjukan bahwa negara ini sangat serius untuk membasmi para tikus – tikus kantor yang tak ada henti – hentinya dalam mengerus uang negara yang mana mereka sama sekali tidak memikirkan nasib rakyat kecil hanya demi untuk kepentingan pribadi.

Dan kali ini kita semua kembali menyaksikan dramatisasi yang sangat mengejutkan, banyak pihak yang mana alat utama untuk menjangkar para koruptor perlahan untuk di lemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari badan jangkar itu sendiri. Beberapa aktor – aktor senior yang menjadi ujung tombak daripada sang pemberantas korupsi ini ingin di matikan langkahnya dengan berbagai cara. Terjadinya protes besar-besaran oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negeri ini seakan tak di gubris sama sekali, tak ada nilai untuk sedikit menghargai apa yang rakyat inginkan. Sampai pemegang kekuasaan yang ikut ambil alih pun tak memberikan dampak yang signifikan bagi para pahlawan di bagan jangkarnya koruptor.

Indonesia sebagai sebuah negara yang luas, sangat sulit mengontrol berbagai lini apalagi untuk secara detail mengawasi para bagan-bagan yang menjadi lahan basah para koruptor melakukan pengerukan harta kekayaan negara. Maka dari itu negri ini sangat bergantung penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai jangkarnya koruptor, yang saat ini dinilai ampuh untuk membungkam para kelompok koruptor, sebab KPK sendiri di duduki oleh  orang-orang yang sangat terpilih dan terlatih dalam melakukan serta menciptakan berbagai strategi untuk melakukan penangakapan secara langsung kepada perangkat Aparatur Negara yang melakukan niat – niat bejat mereka kepada negara.

Komisi Pemberantas Korupsi sangat memiliki wewenang dan kekuatan yang luar biasa untuk melakukan itu, hal itu termaktub dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas undang –undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini adalah salah satu sanjata utama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan sikap – sikap pahlawan sebagai upaya dalam membersihkan meja – meja rapat dari berbagai tikus – tikus kantor yang nakal.

Tapi sayang perlahan negri ini akan menyaksikan drama-drama para sultan yang sedikit demi sedikit akan mengambil alih sistem – sistem tertentu yang di anggap mengancam para aktor koruptor yang sampai saat ini sedang mereka pelihara, mereka akan membangun sebuah benteng yang sangat kokoh untuk memulai permainan-permainan yang mereka senangi dan disini akan melibatkan banyak pihak, sampai kepada pihak yang tidak mengerti sedikit pun perihal ini akan menjadi umpan untuk mereka bantai dalam ke ambisiusan.

Kejahatan yang mereka bungkus akan hanya berlaku bagi rakyat – rakyat yang tak paham terhadap ini, dan bisa di ambil keuntungan nya secara jauh, ketika sistem sudah dikuasai maka sifat merugikan di anggap bukanlah suatu kejahatan yang fatal bagi mereka. padahal sudah jelas menurut Hoefnagels yang mengatakan ”kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.” Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hal itu menunjukan bahwa bangsa ini akan menyaksikan momentum yang sangat menakutkan, yang mana akan banyak orang-orang pintar akan tetapi kehilangan moral sebagai manusia, kita akan hanya terlihat maju dari segi infrastruktur fisik negara, tetapi tidak untuk infrastruktur moral kemanusiaan yang sebenarnya sangat lebih dibutuhkan di pemerintahan sekarang. Saya yakin hanya kaum minoritas yang akan menguasai kejahatan ini, sebab mayoritas hanya bisa di cekal dalam ketidak berdayaan mereka, hanya di jadikan sebagai sebuah alat untuk membangun propaganda yang semestinya mereka harapkan. Negri ini akan bergantung sekali dengan para penerus bangsa untuk bisa memperbaiki ketimpangan ini, kita harus menjadi bangsa yang besar secara geografis dan moral sebagaimana seperti bangkitnya kita dari sistem penjajahan yang tak berkesudahan di masanya.

 

Penulis: Rahmat Hidayah (Ketum Fokmas).

Penulis: RahEditor: HediDilihat 23 kali
  • Bagikan
Ini terletak pada bagian bawah halaman, sebelum footer