kartini

Dinasti, Klan dan Kuasa di Indonesia

  • Bagikan
Sumber: https://www.kanigoro.com/

BeritaBorneo.id – Perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah peristiwa bangsa indonesia itu sendiri. Kita tahu, bahwa sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia terdiri atas berada dibawah penjajahan bangsa colonial Belanda.

Lebih jauh lagi, Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas kerajaan-kerajaan, yang terus mengalami perubahan teutama dalam hal kepercayaan. Setelah Indonesia merdeka yang terbilang baru lahir, Indonesia mengalami banyak sekali dinamika politik baik internal maupun ekaternal.

Sistem politik kerajaan, masa colonial Belanda tentu berbeda dengan sistem politik negara Indonesia sekarang, meskipun paska kemerdekaan Indonesia berada pada posisi pencarian demokrasi. Dimulai dari percobaan demokrasi parlementer, demokrasi liberal, hingga meletusnya reformasi 1998 sebagai akibat dari pemerintahan yang otoriter.

Reformasi dianggap sebagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia yang miris dan menyimpan luka mendalam, karena harus mengorbankan banyak nyawa terutama dari pemuda dan mahasiswa demi menegakan keadilan, kesejahteraan, serta supermasi hukum bagi masa depan bangsa Indonesia.

Meskipun akhirnya Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tradisi perubahan politik secara cepat dari Rezim populis-otoriter yang jatuh ditangan perlawanan rakyat dan mahasiwa. Era-reformasi hanyalah perubahan pada sistem politik, dan aktor-aktor politik orba masih terus melekat hingga sekarang. Sama halnya komunisme, mungkin secara struktural keorganisasian tidak ada tetapi ia abadi, karena adanya di dalam alam pikiran manusia.

Menurut Herdi Sahrasad dan Al Chaidar, dalam Buku yang berjudul “Asia Tenggara Kuasa dan Kepemimpinan”, terdapat tiga paradigma dalam memandang pembangunan politik suatu negara, yakni sebagai berikut:

Pertama, paradigma negara yang berfokus pada pembangunan ekonomi dengan mengabaikan perkembangan demokrasi politik.

Kedua, paradigma negara-negara yang berfokus kepada perkembangan politik akan tetapi lemah dalam konteks ekonomi.

Ketiga, paradigma negara-negara dimana secara politik dan ekonomi negara yang bersangkutan masih lemah dan belum memasuki era demokrasi.

Indonesia termasuk dalam kategori kedua, dimana Indonesia memang maju secara demokrasi akan tetapi lemah secara ekonomi. Nampaknya kita dapat melihat bahwa sistem politik demokrasi yang dibangun di Indonesia tidak didasarkan pada fundamental ekonomi yang baik. Sehingga akan terus mengalami gangguan dan ketidakmapanan terutama secara ekonomi. Hal ini, terlihat dalam konteks negara Indonesia hari ini.

Kita bisa melihat bagaimana isu-isu pouler yang digulirkan seputar masalah ekonomi dan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penguasaan ekonomi untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia marak pandangan keadaan sudah banyak berubah sejak kejatuhan Soeharto. Padahal, sebenarnya keadaan nyaris tak berubah. Tahun 2009 Indonesia dinyatakan sebagai negara paling demokratis, namun juga terkorup se-Asia Tenggara (Winters, 2011).

Jargon Dinasti Politik Sebagai Pengulangan Sejarah

Ada istilah familiar mengatakan, bahwa sejarah itu berulang artinya sejarah adalah pengulangan dari masa lalu. Oleh karena itu, ada pepatah bijak mengatakan “orang bodoh melakukan kesalahan yang sama, orang pintar tidak melakukan kesalahan yang sama dan orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. George Santayana, seorang filsuf besar Spanyol mengatakan “mereka yang tidak mengenal masa lalunya dikutuk untuk mengulanginya”.

Secara historis, tradisi dinasti politik kontempoter memiliki benang merah dengan sejarah kerajaan dimasa lampau. Dalam memahami Dinasti, Klan dan Kuasa, setidaknya kita dapat mengutip jargon kekuasaan arogan yang pernah diucapkan oleh Louis XIV, “I etat c east moi” (negara adalah saya). Para analis melihat jargon politik itu dimasa lalu untuk beberapa negara berubah menjadi l”etat c”est ma famille (negara itu adalah keluargaku).

Indonesia pada era orde baru Soeharto oleh para akademisi sering kali disebut negara keluarga, yang bercorak nepotisme ketimuran atau disebut otokrasi timur. Disini seakan sirna sudah jargon “res republica” (daulat rakyat) dikalahkan l”etat c”est moi dan l”etat c”est ma famille.

Dalam perkembangannya dinasti politik dijelaskan oleh A. Winters, dalam bukunya yang berjudul “Oligarki”. Secara ilmiah, sebetulnya istilah dinasti politik disebut oligarki, hal ini memiliki kemiripan perbedaanya hanya dalam penggunaan struktur bahasa. International Encylopedia Of Social Sciences, mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil, dan menambahkan bahwa istilahnya berasal dari kata bahasa Yunani Oligarkhia (Pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas oligoi (sedikit) dan arkhein (memerintah).

Tidak ada perbedaan yang mencolok antara dinasti politik dengan oligarki, baik dinasti politik atau oligarki dibangun diatas material, siapa yang memiliki uang dialah yang berkuasa dari sinilah kekuasaan bisa dilanggengkan, meskipun seringkali kita mendengar tidak ada kekuasaan yang abadi. Namun, sangat mustahil karena dinasti politik berlangsung secara turun temurun.

Ada pengulangan historis atas fenomena klan politik di masa lampau dengan apa yang terjadi dimasa sekarang. Politik dinasti (dyansti politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (Sanak famili) diberi atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan. Jadi, kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi di kalangan kerabat dan keluarga sedarah.

Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari beberapa orang. Oleh karena itu, berarti di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, dinasti menjadi musuh demokrasi, karena dalam demokrasi rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Jadi, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.

Klan dan Kuasa di Indonesia

Kecenderungan klan atau dinasti politik nampaknya menguat kembali di Indonesia. Sebagai elite negara mendukung anak-anak mereka menjadi calon politisi di parlemen atas restu orang tua mereka sebagai elite penguasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Benedict Anderson, ia menilai para elite dan politisi Indonesia era-reformasi berwatak feodalisme secara terang benderang.

Keadaan tersebut tentu berlangsung hingga sekarang, para aktor politik Indonesia  tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan klannya masing-masing. Apabila kita melihat kebelakang di era Soeharto, Korupsi, kolusi dan Nepotisme merajalela sampai keponakan, kolega dan kerabat. Dewasa ini, dari era reformasi hingga era Presiden SBY-Boediono, Ben Anderson melihat para politisi itu mempersiapkan keluarga, anak, keponakan dan kerabat, untuk meneruskan kepemimpinan. Para politisi itu tak ada apa-apanya kecuali mendompleng.

Hal itu cermin feodalisme serta cermin kemauan pemimpin yang gila-gilaan seperti di Korea Utara. “Negara itu komunis tapi pemimpinnya turun-temurun sampai tiga generasi. Ketimbang membagi kekuasaan kepada orang lain, lebih baik membagi kepada anak sendiri” kata Anderson.

Sejuh ini dinasti politik yang muncul antara lain trah SBY, Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, Habiebie, dan Soeharto dimana isteri, keponakan dan putera-puteri mereka terjun ke politik dengan mendompleng ketenaran suami atau orang tuanya. Ada semacam Bapakisme era orba yang berulang sekarang.

Di daerah-daerah, gejala serupa terjadi, Banten dan Sumatera Selatan. Sekali lagi Ben Anderson menyebutkan kondisi seperti itu feodalisme dan cermin kemauan pemimpin yang gila-gilaan. Dimasa mendatang akan terjadi perubahan meski memang masih membutuhkan waktu. Menurut Anderson, orang-orang DPR umumnya merupakan hasil zaman orde baru. Agaknya formasi dizaman Soeharto adalah neo-feodalisme, korupsi dan gejala buruk itu lanjut hingga sekarang ini. Ada persamaan kultur politik antara orde baru, era SBY dan sekarang yaitu bagi-bagi lahan, tak boleh ada oposisi dan lainnya.

Menyinggung kembali persoalan feodalsime, Ben Anderson menuturkan, ketika zaman revolusi sampai tahun 1950-an, kaum bangsawan atau raja kecil-kecilan merasa terancam karena tekanan dari bawah. Masyarakat melihat mereka sebagai antek penjajah berengsek dan sebagainya. Partai juga memiliki haluan yang sangat kuat, sehingga memiliki daya tarik yang lebih besar ketimbang para bangsawan Raja tadi. Raja kecil tadi berusaha mencoba kembali masuk birokrasi tanpa melalui proses pemilihan. Akibatnya, kecenderungan dinasti politik di negeri ini kian berkembang biak dan tampaknya korupsi, kolusi dan Nepotisme di negeri ini masih sangat melekat kuat, terutama para pengambil keputusan di hampir semua lembaga dan institusi publik milik bangsa.

Pasalnya, tiap petinggi partai politik tidak segan-segan menempatkan putera-puterinya “nomor jadi” untuk caleg. Sebagai contoh Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani ditempatkan di daerah pemilihan dapil basis masa PDIP di Jawa Tengah. Atau Dave Laksono (putra Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono) dan Maruarar Sirait (putra Tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait) Muhammad Iqbal (putra Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah), Agus Haz (putra mantan Ketua Umum PPP Hamzah).

Terkesan sikap “Aji Mumpung” (memanfaatkan kesempatan), oleh segelintir elit yang tidak malu-malu membatasi ruang kebebasan politik publik bagi anak bangsa lainnya yang potensial. Padahal, kekuasaan negara dalam masyarakat modern merupakan manifestasi dari kekuasaan rakyat, yang sejatinya merupakan amanat rakyat kepada pemegang kekuasaan negara untuk dilaksanakan sesuai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu manipulasi pelaksanaan kekuasaan secara moral dan hukum merupakan korupsi kekuasaan. Entitas korupsi politik terjalin bersemayam dengan praktik pelaksanaan kekuasaan.

Dalam kasus timbulnya anak-anak elit penguasa sebagai caleg tadi, maka ada beberapa kecenderungan kuat atas fenomena itu yaitu sebagai berikut; Pertama, bagian dari pembentukan dinasti politik keluarga. dan Kedua, bagian dari desain meneruskan ideologi partai.

Menurut Herdi Sahrasad, musuh utama demokrasi konstitusional adalah oligarki atau monopoli kekuasaan dalam bentuk kekuasaan baru dalam kemasannya yang baru tetapi subtansinya lama. Terlepas oligarki dan monopoli itu dibangun dengan atau tanpa kekerasan fisik atau kekerasan struktural kelembagaan maka oligarkisme itu harus tetap di koreksi atau dilawan.

Monopoli dan oligarki paling marak terjadi dalam dunia politik, bisnis, korporasi dan birokrasi. Dalam semua hal tentu diberbagai belahan dunia, khusunya di Indonesia terbukti betapa merajalelanya monopoli dan oligarki melalui jaringan seperti dinasti politik, dinasti bisnis berbasis keluarga. Dari hal itu, pada akhirnya sering menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial dari pihak lain. Keadaan ini dapat menimbulkan kekerasan yang mewarnai dinasti demi dinasti dengan cerita akhir berupa tragedi kematian. Sejarah sudah sering bersaksi demikian.

Tulisan ini hanyalah bagian dari hasil literatur penulis dari beberapa sumber, semoga tulisan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan diskusi siapa saja yang berminat terutama mahasiswa yang sering dianggap memiliki idealisme yang masih tinggi.

Penulis: Suardi

Ketua Komisariat PMII STKIP Setiabudhi Rangkasbitung Banten 

Penulis: ardEditor: HediDilihat 133 kali
  • Bagikan
Ini terletak pada bagian bawah halaman, sebelum footer