Pontianak, BeritaBorneo.id – Pokja Rumah Demokrasi gelar Focus Grup Fiscussion (FGD) dan Deklarasi Bersama Sukseskan Pemilu Serentak 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak secara hybrid pada Sabtu 25 September 2021.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak Diadakan pada Tahun 2021” narasumber yang hadir adalah Viryan Azis anggota KPU RI, Herzaky Mahendra Putra Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Syarif Amin Muhammad Wakil Ketua DPRD Kalbar dan Pengamat Politik Jumadi.
Pada sambutannya, Ketua Pokja Rumah Demokrasi Zainudin kismit, mengatakan pemilu dan pilkada nanti merupakan sirkulasi estafet kepemimpinan nasional dan lokal.
Menurut Zainudin, tahun 2024 juga sebagai titik balik untuk masa depan demokrasi dan generasi muda.
“Kembali ke titik nol dan akan ada pemimpin dari wajah baru,” ujarnya.
Selain itu juga, ia mengingatkan refleksi pemilu 2019 sebagai pemilu borongan yg hrus menjadi catatan kritis dalam pelaksanaan tahun 2024 nanti, seperti profesionalisme kinerja penyelenggara dengan beban kerja yg double, pemenuhan hak pilih rakyat, kecurangan pemilu dsb.
“Tentu 2019 banyak mengajarkan kita semua proses yg kompleks sebagai persiapan di tahun 2024” ingatnya
Dalam kesempatan itu, pengamat politik Kalbar Dr. jumadi yang hadir di lokasi kegiatan, menyampaikan pelaksanaan di tahun 2024 nanti tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelumnya
“Analisa data atas kasus-kasus pelanggaran dan pola kecenderungan yang terjadi pada proses tahapan pemilu (pilpres dan legislatif) dan pilkada serentak sebelumnya menggambarkan ada sejumlah kasus yang berpotensi akan terulang kembali”jelas dosen fisip untan tersebut
Dalam Pilkada 2024 nanti menurut Dr. Jumadi, jika sidang sengketa atau gugatan dan pelanggaran kode etik penyelenggara dilakukan setelah pemilu, maka konsentrasi penyelenggara pada tahapan Pilkada akan terganggu.
Ia pun mengingatkan, Terdapat beberapa hal yang penting menjadi perhatian, pertama terkait profesionalitas penyelenggara di semua jenjang, anggaran pemilihan, logistik, faktor kesehatan, netralitas ASN, dan masa tugas KPU dan Bawaslu,
“Pemilu model apapun tentunya melayani hak pilih setiap warga, dan tantangan lain yang di hadapi pada 2024 berkenaan dengan masalah makro yaitu ketentuan undang-undang pilkada dan pemilu, masalah teknis seperti jaringan internet, irisan 2 pemilihan, dan SDM ad hock yang sesuai standart kapasitas”
“Untuk di kalbar memiliki geografis berbeda, kalau menggunakan sirekap masih banyak wilayah yang blank spot, sirekap itu dibuat untuk kecepatan, saat ini di foto saat ini juga terkirim karna untuk transparansi publik” jelasnya
Dr. Jumadi pun menekankan bahwa parpol harus juga menyiapkan saksi untuk bekerja secara profesional dilapangan agar kemurnian pemilu dan pilkada tetap terjaga
“Saksi itu bagian penting dalam menjaga hak demokrasi, jadi perlu untuk parpol membuat suatu lembaga yang menaungi dan mengelola saksi ini untuk bekerja profesional kedepannya” pesannya
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang juga menjadi narasumber secara langsung dalam kegiatan tersebut memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 diantaranya mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden
“Batasan masa jabatan kalau ada penambahan masa jabatan tentu kita sebagai partai politik juga tidak setuju” ujarnya
Herzaky pun menekankan jangan sampai pandemi menjadi alasan untuk memberanguskan hak politik rakyat
“Pandemi ini kan katanya 2022 nanti di prediksi akan menjadi endemi, ya jadi semoga saja agar pemilu 2024 tetap berjalan dengan baik, jadi covid nanti seperti flu biasa, ya semoga aja” harap koordinator jubir DPP partai demokrat tersebut
UU no 2 tahun 2020 memberikan keleluasaan untuk pemerintah menangani pandemi ini, sehingga tidak ada alasan jika pandemi belum bisa terselesaikan
“Dengan adanya uu ini pemerintah boleh mengatur merealokasi anggaran tidak seperti uu lainnya, apa lagi di parlemen kekuatan pemerintah sudah 80% jadi sebenarnya gak ada alasan untuk gak bisa ngelakuin apa-apa, dan kesempatan pemerintah sisa 1 tahun lagi ini sampe 2022 dalam menangani pandemi kalo menurut uu ini” jelasnya
Sehingga diharapkan pemerintah bisa fokus untuk menangani pandemi saat ini dulu.
“Pandemi munculkan isu penambahan masa jabatan, nah ini kan akan menciderai amanah reformasi, pak SBY dulu di priode kedua di datangi beberapa orang nawarin pak kalau mau 3 priode kita revisi ini, tapi jawab pak SBY sederhana gak, beliau cuma bilang cukup 2 priode sesuai amanah reformasi saya mau turun sebagai presiden di republik ini dikenal sebagai presiden 2014 yg menjaga nilai demokrasi dan semangat reformasi yang membuat demokrasi semakin baik kedepannya, dan kita berharap presiden joko widodo juga punya ketegasan dan sikap yang sama seperti pak SBY agar beliau dikenal 2024 nanti sebagai presiden yang mampu menahan segala godaan untuk tetap menjaga nilai demokrasi “tegas herzaky
Selain itu ia juga menyoroti terkait ambang batas prsidential trheshold yang tidak berubah padahal 2024 dilakukan secara serentak
“Presidential threshold itu dibuat saat pileg pilpres gak serentak, tapi sekarang kan serentak, kita dari demokrat jelas mendorong itu 0% aja biar masyarakat ada pilihan gak lagi ada polarisasi seperti 2019 lalu, jika alasannya untuk seleksi parpol kan udah ada parliamentary threshold” jelasnya
Pemilu serentak juga memiliki beberapa masalah utama, seperti politik identitas, money politics, post truth politics, beban berlebih bagi penyelenggara pemilu, dan tenggelamnya isu pilkada
“Post truth politics ini sangat bahaya, isu-isu hoax politik itu mengerikan, ada orang buat berita misalkan terkait isu politik negatif itu cepat tersebarnya, padahal kalau kita klik linknya itu gak ada beritanya, tapi ya karna kebanyakan orang suka baca judul aja itu tersebarnya lebih cepat dari pada berita klarifikasinya, makanya perlu ruang-ruang dialog seperti ini guna membangun narasi- narasi positif di media”jelas pemuda asal pontianak tersebut
Pemilu itu merupakan saranan menyalurkan hak konstitusional rakyat, sehingga jangan sampai di beranguskan, selain itu perpanjangan masa jabatan, presidential dan parliamentary threshold banyak memberi dampak negatif dari pada pemenuhan hak rakyat
“2024 kita punya 271 Pj kepala daerah dan ada informasi pejabat TNI Polri itu boleh, jadi agak seperti dwifungsi meski yang boleh itu kan ASN, tapi mudah kok, biasa aja nanti mohon maaf ya bisa aja pejabat tinggi itu nanti di masukin dulu di kemendagri ada SK nya jadi tenaga ahli atau apa itu kan nanti jadi ASN, alasannya dia kan bekerja di kemendagri, udah terjadi kok itu di 2020 kemarin ada TNI Polri jadi pj kepala daerah, tapi ya harapan kita ASN lah agar lebih baik lah” tegasnya
Ia juga berharap pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar
“Harapan di Tahun 2024 ini Pemilu dapat kita optimalkan sehingga dapat berjalan dengan lancar, karna sesuai uu pilkada itu emang november 2024, kalau pemilu itu jadwalnya di atur oleh KPU, meski katanya pemerintah minta april tapi kpu minta di februari, sebenarnya yang punya hak menentukan jadwal pemilu sesuai uu 7 tahun 2017 itu kan ya kpu, jangan apa-apa semuanya presiden itu kan ada apa, tapi ya kita akan koreksi itu agar hak kpu sebagai penyelenggara terjaga”pungkasnya
