Berita  

Rumah Diskusi Gelar Diskusi Mencari Titik Terang Raperda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

Pontianak II Beritaborneo.id Rumah Diskusi Kalbar menggelar diskusi mencari titik terang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Seperti di ketahui saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar tengah melakukan pembahasan Raperda tersebut.

Satu diantara pemateri yakni Presidium Dewan Kehutanan Nasional Glorio Sanen menyambut baik Raperda tersebut. Menurutnya Perda ini bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap peladang. Kemudian Perda ini juga merupakan bentuk keadilan berbangsa dan bernegara.

“Perda ini merupakan wujud perilaku adil negara kepada rakyat yang dengan memberikan perlindungan dan penghormatan kepada rakyat dalam hal ini peladang,” ucap Presidium Dewan Kehutanan Nasional Glorio Sanen pada Sabtu (2/10).

Ia mengungkapkan keberadaan Raperda tersebut akan memberikan kepastian tafsir terhadap pasal 69 ayat 2 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar sehingga Raperda ini bisa disahkan.

“Saya juga meyakini jika Perda ini disahkan lalu disambut baik oleh generasi muda di Kalbar maka tentunya Perda ini bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Kalbar,” jelasnya.

Dirinya menyebutkan dengan adanya Raperda ini para peladang bisa memberikan dukungan kepada pemerintah dalam konteks mewujudkan kedaulatan pangan, peladang. Karena peladang bisa berpartisipasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan sesuai visi misi pemerintah dari pusat hingga daerah.

Glorio berharap Raperda ini bisa segera disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar. Karena tantangan berladang kedepannya bukan hanya soal kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Tapi mencari lahan untuk berladang semakin susah. Hal ini merupakan suatu ancaman akan krisis pangan kedepan.

“Masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar untuk mendukung Perda ini segera disahkan,” tutupnya.

Baca Juga:  Zakat Fitrah 2022 Kota Pontianak Sekitarnya, Berikut Uang atau Beras yang Dibayarkan