Berita  

Rumah Diskusi Kalbar Gelar Diskusi Bertajuk September Hitam

Rumah Diskusi Kalbar Gelar Diskusi Bertajuk September Hitam

Pontianak || Beritaborneo.id – Dalam rangka memperingati peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak terjadi pada September. Maka Rumah Diskusi Kalbar menggelar diskusi yang mengambil tajuk September hitam.

Diskusi tersebut menghadirkan pemateri dari Komnas HAM Wilayah Kalbar, Aktivis 98 dan Akademisi sekaligus pegiat sejarah IKIP PGRI Pontianak.

Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly mengatakan warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-undang, yakni perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap warganya.

“Kewajiban penghormatan adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (legitimate),” ucap Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly pada Minggu (26/9).

Ia melanjutkan kewajiban perlindungan adalah kewajiban negara untuk melindungi semua manusia diantaranya WNI, WNA Tanpa WN. Perlindungan tersebut tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara.

Namun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain yang mengganggu upaya perlindungan HAM.

Dirinya menyampaikan kewajiban pemenuhan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin.

Ia mengungkapkan derdasarkan laporan pengaduan kepada Komnas HAM Wilayah Kalbar menurun dari tahun ketahun.

“Pada 2013 terdapat 103 laporan menurun pada 2014 menjadi 73 laporan dan sampai 2020 hanya terdapat 58 laporan saja,” jelasnya.

Dikatakannya dari jumlah tersebut kebanyakan masyarakat melaporkan terkait masalah agraria yang berjumlah 19 laporan. Diantaranya tentang penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, tumpang tindih lahan, kewajiban plasma tidak dipenuhi perusahaan.

Lalu bagi hasil tidak adil, kriminalisasi warga, sengketa tapal batas desa, pemalsuan dokumen oleh oknum kepala desa, tokoh masyarakat atau masyarakat dan proses penerbitan HGU yang tidak clean and clear.

Baca Juga:  DPC GMNI Kabupaten Dairi rayakan Dies Natalis GMNI ke-67 Tahun¬†

“Sedangkan untuk keadilan proses hukum diantaranya penanganan berlarut, penangkapan tidak sesuai prosedur, penganiayaan/penyiksaan, salah tangkap, intimidasi, kepastian hukum, pemenuhan hak kelompok rentan dan kasus belum terungkap,” ungkapnya.

Sementara itu salah satu aktivis 1998 Faisal Riza menyampaikan September hitam merupakan peristiwa yang berisikan kasus pelanggaran HAM yang masih belum tuntas sampai saat ini.

Diantaranya kasus pembantaian PKI di tahun 1965/66 , tragedi Tanjung Priok 12 September 1984.

Lalu tragedi Semanggi 24 September 1999 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib 7 September 2004 yang hingga kini masih belum terungkap.

“Hingga saat ini hanya operator lapangan saja yang terungkap. Akan tetapi Man behind the Gun masih menjadi tanda tanya hingga saat ini,” ucap salah satu aktivis 1998 Faisal Riza.

Ia menyebutkan saat ini tidak lagi hangat bernegara karena para pemangku kebijakan menggunakan instrument hukum untuk membatasi hak warganegara dalam menyampaikan pendapat.

“Rekonsiliasi adalah jalan yang harus ditempuh agar tidak ada embel-embel luka lama dalam bernegara demi kehidupan rukun dan hangat,” katanya.

Kemudian pegiat sejarah IKIP PGRI Pontianak Yuver Kusnoto mengungkapkan kecenderungan perilaku hegemoni dalam mengendalikan sejarah sebagai politik historiografi.

Hal tersebut biasanya digunakan sebagai medium dalam melakukan pembenaran terhadap kebijakan-kebijakan atau konsensus sebagian elite politik yang tidak memikirkan kondisi akar rumput.

“Konsep-konsep big man masih dominan digunakan dan hal itu menjadikan sejarah yang seharusnya memiliki unsur edukatif menjadi identik dengan doktrin,” ucap pegiat sejarah IKIP PGRI Pontianak Yuver Kusnoto.

Ia menambahkan memfasilitasi proses pencerdasan bangsa melalui kesadaran akan pembelajaran sejarah dan hak asasi manusia merupakan salah satu langkah agar kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia.

Baca Juga:  Kodim 1207 Pontianak Menggelar Pengibaran Bendera Merah Putih Perdana

Dirinya menyebutkan ada beberapa beberapa prinsip tranformasi HAM dan masa lalu untuk kepentingan jangka panjang.

Diantaranya yakni pentingnya mengadopsi pendekatan kolaborasi yang inklusif, seimbang dan demokratis untuk revisi dan rekonsiliasi. Lalu kedua terlibat dalam refleksi diri yang kritis, yang diarahkan pada tujuan dan visi bersama.

“Ketiga rekonsiliasi peristiwa HAM pada masa lampau harus dipahami sebagai proses multi aktor dan bertingkat dan yang keempat Narasi inklusif, seimbang, dan kompleks,” pungkasnya.

Penulis: Kontributor : I-ZEditor: Hedi