Beritaborneo.id – Dalam tulisan ini saya memandangnya dalam perpektif geo-ekonomi dan strategi. Saya melihat secara historis dalam sejarah Indonesia, sebuah potensi besar dari tanah Indonesia yang berhasil dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh bangsa Eropa khususnya bangsa Kolonial Belanda.
Keberhasilan-keberhasilan itu nampak terlihat ketika bangsa Belanda mampu menutupi kerugian baik utang maupun biaya perang yang dikeluarkan ketika bangsa kita melakukan perlawanan terhadapnya. Bangsa Belanda mampu menutupi utangnya karena memperoleh keuntungan besar namun masyarakat pribumi kita miskin dan menderita.
Keadaan ini berlangsung ketika ditetapkannya sistem tanam paksa. Namun demikian situasi berubah ketika terjadi revolusi besar-besaran dan beralihnya kepada teknologi atau mesin. Disambung timbulnya gagasan ekonomi modern dari Adam Smith, yang secara gamblang bahwa dalam menciptakan kesejahteraan sosial adalah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapaun.
Inilah tonggak dimulainya pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang menurut hemat saya merupakan pergerakan petani dan buruh atau kita namakan marhaen . Secara geografis Indonesia menjadi salah satu negara terluas di Asia. Meskipun dulu Indonesia secara administratif hanyalah serpihan dari kerajaan-kerajaan yang berada di masing-masing wilayah seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya.
Namun sejarah berubah begitu cepat, Indonesia yang awalnya terpecah-pecah sekarang menjadi satu kesatuan sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan menyatakan Pancasila sebagai falsafah negara. Meskipun adagiun bersatu pernah diucapkan oleh Patih Gajah Mada, katanya.
Namun, Soekarno juga pernah mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat Indonesia merdeka adalah adanya kemauan bersama (Will colektif) dan tindakan bersama (dead colektif) atas dorongan sejarah.
Indonesia adalah negara kaya raya, subur tanahnya luas lautnya, berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat hidup di Indonesia, baik di daratan maupun dilautan. Bahkan sesudah Indonesia merdekapun, kekayaannya sampai saat ini mampu menghidupi warga negara lain. Ini tidak bisa kita pungkiri, hampir setengah lebih dari kekayaan Indonesia dikuasai negara lain.
Perdagangan, pertambangan, perindustrian, bahkan pertanian mereka sangat mendominasi. Yang paling urgen adalah wilayah, dalam hal ini tanah yang menjadi salah satu unsur peletak berdirinya suatu negara, disamping adanya pemerintah yang berdaulat, adanya rakyat dan pengakuan dari negara lain baik secara de facto dan maupun de jure.
Namun masih relevankah kita mengatakan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim,? Saya tidak tahu.!
Negara Tropis Terbaik Dunia
Indonesia adalah negara kepulauan dan secara historis Indonesia digambarkan sebagai wilayah yang kaya raya meskpun secara politik belum merdeka. Soekarno mengilustrasikan Indonesia seperti perempuan yang cantik, molek, indah dan bermartabat dengan ketinggian adat dan budayanya. Oleh karena itu Indonesia harus dijaga harkat dan martabatnya, bukan hanya luarnya saja, tetapi termasuk di dalamnya.
Yang saya maksudkan diluar adalah pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia dalam menjaga keutuhan negara. Sedangkan yang dimaksud menjaga dari dalam adalah sifatnya atau akhlaknya yang baik, toleran, tidak rakus, tamak, pragmatis dan yang lainnya.
Menurut James R. Rush, dalam bukunya yang berjudul (Candu Tempo Dulu), Indonesia khususnya Pulau Jawa disebut sebagai negara tropis terbaik di dunia. Artinya Indonesia secara geografis memiliki potensi alam yang sangat melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun nabatinya.
Keadaan Indonesia dulu digambarkan oleh seorang naturalis Inggris pada tahun 1861 bernama Alfred Russel Wallace. Wallace menggambarkan, ketika ia melakukan perjalanan ke daerah-daerah pedesaan serta melihat pemandangan hutan yang masih lebat, gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan potensi alam yang luar biasa beragam. Ia terkejut oleh keindahan dan kemakmuran Indonesia. Ia terkagum-kagum pada luas, serta produktivitas penduduk desa yang hidup damai.
Pada tahun 1861, Indonesia (Jawa) berada di dalam kungkungan Kolonial Belanda dan menghasilkan kekayaan untuk majikannya itu. Uang yang dihasilkan dari ladang-ladang, tebu dan kebun-kebun kopi yang subur di Jawa mampu membayar lunas timbunan utang-utang perang Belanda serta membiayai pembayaran rel-rel kereta api nasional baru.
Pada abad ke-19 Belanda menganggap Jawa sebagai pusat dan permata mahkota di dalam imperium pulau-pulaunya yang makin meluas di Kepulauan Indonesia. Padahal dulu Pulau Jawa bagi bangsa Belanda tidak begitu menarik dibandingkan pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku.
Keberhasilan-keberhasilan Belanda ketika itu, setidaknya ada hal positif yang dapat kita petik untuk pedoman arah kebijakan di hari ini. Kita bisa belajar bagaimana mengelola negara Indonesia yang berada di daerah tropis. Bangsa Belanda dalam mengelola daerah jajahannya menyesuaikan kondisi alam Indonesia. Namun disamping itu mereka juga gencar membangun berbagai infrastruktur seperti pabrik, jalan dan jembatan yang saat ini menjadi peninggalan kolonial berupa bangunan-bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bangsa Belanda memanfaatkan potensi ini, dan membawa keberhasan yang sangat luar biasa.
Kemerdekaan Indonesia dari bangsa Belanda adalah kemerdekaan sifat tamak dan rakus. Orang Belanda tidaklah salah hanya saja sifatnyalah yang buruk, memonopoli kebijakan dan uang, materialistik mengorbankan apapun demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sedangkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat pribumi kurang diperhatikan terutama kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga terbodohkan. Jika persoalan kebobrokan bangsa Belanda adalah sifatnya, maka jikalaupun kekuasaan dipegang oleh bangsa Indonesia, apabila para elit penguasanya memiliki sifat-sifat demikian berarti tidak ada bedanya dengan bangsa Belanda tadi, menjajah, mengeksploitasi dan hanya mencari kebermanfaatan pribadi. Barangkali mungkin kondisi Papua yang ingin merdeka, dianggap contoh bahwa mereka merasa tidak merdeka digenggaman Indonesia.
Masa Depan Demokrasi
Upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good government) harus terus dilakukan, meskipun sepertinya sulit rasanya menemukan solusi yang jitu untuk memperbaiki mutu demokrasi ekonomi kita. Demokrasi ekonomilah yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa demokrasi ekonomi,? Selama ini kita fokus membicarakan demokrasi politik, yang padahal ada hal yang lebih penting selain mengawasi demokrasi politik.
Mungkin, Indonesia secara politik dapat dikatakan sudah demokratis tetapi bagaimana demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi artinya segala kekayaan alam negara Indonesia dikelola oleh negara dan diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat. Faktanya Indonesia belum siap mengelola negara yang sangat kaya ini, banyak sekali pertambangan yang dikelola asing yang secara politik dan ekonomi kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena negara hanya mendapatkan pemasukan pajak tidak sepenuhnya menguasai kekayaan alamnya.
Beda halnya dalam demokrasi politik, rakyat memiliki peranan sentral dalam memilih dan menetapkan pejabat publik yang dipilih rakyat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Artinya keterlibatan rakyat harus menjadi power untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas.
Demokrasi berkualitas diukur dari profesionalisme masyarakat terhadap pilihannya. Namun apakah mungkin,? saya rasa kemungkinannya kecil karena setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing dan selalu membawa identitasnya masing-masing. Saya berikan contoh ketika calon presiden dari Provinsi anda dan lawannya dari Provinsi lain, kemudian anda memilih capres dari provinsi lain, dengan alasan tertentu. Saya rasa kecil kemungkinan, bahkan tendensinya tidak mungkin, karena klaim identitas politik, daerah, budaya akan lebih mendominasi. Nah inilah yang oleh beberapa politisi namakan politik lokal.
Selain itu demokrasi secara ekonomi di Indonesia, dapat dibilang tidak begitu membawa perubahan kearah yang lebih baik, meskipun winter mengatakan dalam bukunya oligarki bahwa Indonesia menjadi sebagai negara paling demokratis se-Asia, mungkin pandangan saya salah. Namun hal ini saya katakan perubahan demokrasi hanya terjadi pada ranah demokrasi politik sedangkan kurang begitu memperhatikan demokrasi ekonomi.
Sebagai contoh reformasi 1998 yang secara gamblang hanya memperlihatkan perubahan demokrasi politik, atau pergantian aktor-aktor pemerintah. Partai-partai bermunculan, pun halnya dengan organisasi masa, yang masing-masing ingin tampil sebagai pejuang agenda reformasi. Nampaknya keadaan ini akan terus berlanjut namun dengan pola yang berbeda, sehingga bukan tidak mungkin jika kolusi, korupsi nepotisme akan terhentaskan.
Mengenai masa depan demokrasi, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang yang katanya mantan Ketua KPU. Ketika itu saya berdiskusi mengenai demokrasi Indonesia. Singkatnya demokrasi itu memang pemerintahan dari rakyat, artinya kualitas pemimpinnya ditentukan oleh pemilih yang berkualitas dalam artian berpendidikan atau mengerti ruang lingkup demokrasi itu sendiri.
Namun ada hal yang penting mengenai masa depan demokrasi. Kegagalan masyarakat demokrasi mengarah pada pembentukan masyarakat oklokrasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oklokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum awam. Nah ini tentu bahaya bagi negara tersebut, terutama dalam menentukan kebijakan, apakah kebijakan itu berorientasi pada tujuan dan cita-cita nasional atau hanya untuk tujuan segelintir orang.
Bukan hanya itu, demokrasi yang tidak bermutu juga akan berakibat fatal terhadap keutuhan suatu negara bahkan berpotensi ancaman dari dalam. Selain oklokrasi, demokrasi yang tak seimbang dengan kualitas masyarakatnya juga akan menghantarkan negaranya pada apa dinamakan Shadow state.
Shadow State artinya negara bayangan. Shadow State adalah kondisi dimana negara tidak memiliki kekuatan namun secara strukturalnya ada. Kongkritnya shadow State berkaian dengan pengendalian negara yang dipegang oleh sekelompok orang (minoritas) yang memiliki dana untuk menentukan arah pemerintahan suatu negara yang biasanya masuk dalam momen-momen krusial seperti pemilihan pimpinan negara atau regionalnya provinsi dan Kabupaten.
Kondisi riil bobroknya masa depan demokrasi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penegak keadilan. Kita merasa negara tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap diri kita, kita mulai berfikir bahwa negara ini seperti bayangan. Memang benar para pencetus demokrasi mengatakan bahwa masa depan demokrasi adalah shadow state (negara bayangan), lebih-lebih posisi BUMN semakin kecil peranannya dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
Sedangkan peran swasta semakin meningkat. Momentum politik, dalam demokrasi politik adalah jalan untuk menuju negara bayangan. Ada tipe kebobrokan demokrasi dalam demokrasi politik; pertama, money politics dan kedua, Vote Buying .
Saya memang bukanlah ahli dalam analisis politik, tetapi saya ingin mengatakan ada pengkaburan makna perihal dua tipe kebobrokan demokrasi tersebut. Selama ini kita mengenal money politik adalah pembelian suara, atau dalam bahasa populernya serangan fajar. Contoh ketika pemilihan Bupati kita diarahkan kepada salah satu calon kemudian kita dikasih uang yang kira-kira cukuplah untuk sebungkus rokok.
Sebetulnya kita salah, yang dinamakan money politik bukanlah serangan fajar, tetapi lebih daripada itu, dan aktornya para elite nasional maupun global. Pembelian suara itu Vote Buying, bukan Money politik. Money politik lebih berbahaya karena berkaitan pembelian kebijakan yang berjangka panjang dan berskala besar contohnya adalah keterlibatan investasi asing dan titipan pasal dalam peraturan perundang-undangan.
